Indonesia ibarat mendapat peluang emas pada rentang tahun
2020-2030 dengan didapatnya bonus demografi atau yang lebih dikenal oleh
masyarakat internasional sebagai deviden demografi. Demografi menurut KBBI
berarti ilmu tentang
susunan, jumlah, dan perkembangan penduduk. Sedangkan bonus artinya tambahan. Yang istimewa dari
bonus demografi, bukanlah sekedar tambahan golongan penduduk biasa. Salah satu
ciri khas dari deviden atau bonus demografi adalah turunnya angka kematian dan
angka kelahiran. Hal seperti ini, mengakibatkan penduduk yang berada pada
rentang usia produktif yakni 15-64 tahun
jumlahnya lebih banyak daripada penduduk non produktif atau penduduk dengan
rentang usia 0-14 tahun atau lebih dari 64 tahun.
Berdasarkan Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk
Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi 305,6 juta pada tahun 2035.
Namun, pertumbuhan penduduk per tahun cenderung menurun dari 1,38% pada tahun
2010-2015 menjadi 0,62 % pada rentang
tahun 2030-2035. Turunnya pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh besarnya
penurunan tingkat kelahiran dibandingkan penurunan tingkat kematian. Yang
menunjukkan penduduk Indonesia sudah mulai dapat merencanakan berapa jumlah
anak yang ideal dalam suatu keluarga dengan baik. Penurunan tingkat kelahiran
juga dapat menjadi ciri meningkatnya jumlah wanita karier mengingat saat ini,
wanita telah dianggap setara dengan laki-laki sehingga dapat bekerja di
berbagai bidang. Selain itu, faktor meningkatnya biaya untuk membesarkan anak
juga memengaruhi penurunan tingkat kelahiran. Sedangkan turunnya angka kematian
menunjukkan tingkat pelayanan kesehatan di Indonesia menjadi semakin baik
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Angka kematian ibu dan bayi dimana dulu
sudah biasa terjadi karena kelahiran biasanya hanya dibantu oleh dukun beranak
yang tidak memiliki pengetahuan medis dengan sekolah formal sekarang berganti
menjadi dokter atau bidan.
Indonesia menempati peringkat 37 dunia dan peringkat 2 di
Asia dalam jumlah pernikahan dini terbanyak. Pernikahan dini disebabkan oleh
banyak faktor yaitu belum tersampaikannya pendidikan seks dengan baik, tradisi
dan adat istiadat, kemiskinan, seks bebas dan lain sebagainya. Padahal,
perencanaan yang matang sebelum membangun sebuah keluarga perlu dipersiapkan
untuk membentuk anak-anak yang berkualitas sebagai penerus bangsa ke depannya.
Tidak sedikit pemuda yang terpaksa untuk menikah muda, karena hamil di luar
nikah. Fenomena seks bebas dan hamil di luar nikah yang jika terus meningkat
dapat menggagalkan bonus demografi karena peningkatan angka kelahiran bayi
tanpa terencana dengan baik dan biasanya para pemuda belum siap untuk menjadi
orangtua yang baik menghasilkan generasi yang kurang berkualitas dan akan
menjadi sebuah siklus yang berulang jika dibiarkan.
Edukasi mengenai cara berhubungan seks yang aman masih
menjadi hal yang tabu di kalangan masyarakat. Sebenarnya pada beberapa sekolah
telah mulai diajarkan mengenai pendidikan seks oleh pihak kesehatan yang diundang
ke sekolah. Sayangnya, masih ada sebagian penduduk Indonesia yang tidak
mengenyam pendidikan sama sekali atau putus sekolah setelah menyelesaikan
jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Belum lagi tidak banyak orangtua yang
mengajarkan pendidikan seks pada anaknya. Masyarakat Indonesia masih merasa
tabu untuk membicarakan hal tersebut atau belum memiliki pengetahuan yang cukup
mengenai hal tersebut.
Berdasarkan Badan Pusat Statistik, rata-rata persentase
angka partisipasi sekolah pada tahun 2015 di Indonesia sudah mencapai 99,09%
untuk rentang usia 7-12 tahun. Hal ini meningkat dibandingkan tahun 2011 dengan
rata-rata 97,62%. Sedangkan untuk
rentang usia 19-24 tahun, persentase penduduk Indonesia yang mengenyam
pendidikan pada tahun 2015 sebanyak 22,95 % menunjukkan persentase pemuda yang
mengenyam perkuliahan. Namun, data tersebut juga menunjukkan bahwa terjadi
ketimpangan angka partisipasi pendidikan di Indonesia. Untuk daerah Jawa, Bali,
Sumatera, dan Kalimatan rata-rata sudah mendekati atau lebih baik dari
rata-rata nasional. Sedangkan untuk daerah Papua persentase angka partisipasi
sekolah dasar sebesar 81,04% jauh dari rata-rata nasional.
Jangankan untuk mendapatkan ijasah sekolah, Indonesia
saat ini masih darurat buta aksara, dimana kemampuan membaca adalah salah satu
kemampuan dasar untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Dilansir dari
pikiran rakyat.com, sebanyak 3,56 % penduduk Indonesia masih buta aksara.
Ironisnya, sebanyak 28,61 % penduduk Papua yang berusia 15-59 tahun, atau
berada dalam usia produktif masih buta aksara. Kurang terjangkaunya
daerah-daerah di Papua menjadi salah satu faktor utama tingginya angka buta
aksara. Berbagai upaya untuk mengurangi angka buta aksara sebenarnya seperti
pengajaran ke desa-desa sudah dilakukan oleh pemerintah sehingga setiap
tahunnya angka buta aksara terus turun. Namun, kurangnya motivasi masyarakat
untuk belajar kadang juga menjadi momok.
Salah satu cara untuk menjaring anak-anak yang putus
sekolah adalah dengan mendirikan komunitas-komunitas sosial. Agaknya peran
pemuda-pemuda Indonesia yang berpendidikan sangatlah dibutuhkan dalam hal ini
didorong dinas sosial. Anak-anak yang
putus sekolah dan tidak memiliki pekerjaan, cenderung untuk berjalan ke arah
yang negatif. Para pemuda yang telah mengenyam pendidikan yang layak, dapat
membimbing anak-anak yang putus sekolah sehingga dapat mengambil ujian paket
yang setara dengan ujian sekolah atau dapat pula diajarkan keterampilan yang
berguna untuk berwirausaha. Dengan adanya sertifikat ujian paket tersebut,
diharapkan pemuda yang tidak sempat untuk mendapat pendidikan mendapatkan
kesempatan bekerja yang sama dengan pemuda yang telah mengenyam pendidikan
formal.Tidak sedikit instansi yang saat ini mencantumkan persyaratan minimal
SMA dalam lowongan kerjanya walau hanya bekerja sebagai pramuniaga.
Bagaimana dengan kemampuan bahasa Inggris penduduk
Indonesia? Indonesia saat ini sudah memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean/MEA. Yang
mana, adalah kesempatan yang bagus bagi kita untuk dapat berdagang dengan
negara Asean lainnya. Dengan adanya MEA, apabila suatu negara memiliki
kekurangan sumber daya manusia dalam profesi tertentu, maka kekurangan tersebut
dapat diisi oleh negara MEA lainnya. Sebagai contoh, misalkan Indonesia
kekurangan jumlah arsitek, maka penduduk Malaysia yang sudah mengenyam
pendidikan arsitek dapat mengisi kekurangan tersebut. Dengan datangnya bonus
demografi Indonesia beserta terbukanya kesempatan bekerja di MEA, diharapkan
para pemuda pemuda terpelajar Indonesia dapat memeperluas cakupan tempat untuk
dapat bekerja di negara-negara MEA lainnya.
Untuk menunjang kegiatan tersebut, tentunya dibutuhkan
bahasa yang digunakan secara internasional yaitu bahasa Inggris. Berdasarkan
penelitian English First English
Profeciency Index, Indonesia
berada pada peringkat 32 dari 72 negara non-native bahasa Inggris dengan
kemampuan menengah. Dibandingkan dengan negara tetangganya yaitu Singapura yang
berada pada peringkat 6, Malaysia yang berada pada peringkat 12 dan Filipina
yang berada pada peringkat 13 Indonesia masih kalah jauh.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Departemen
Pendidikan Nasional pada tahun 2003, kenaikan kualitas dan kuantitas pendidikan
tenaga kerja lebih efektif untuk menaikkan Produk Domestik Bruto dibandingkan
dengan kenaikan rata-rata jam kerja tenaga kerja. Hal tersebut menguatkan
argumen bahwa hal yang paling mendasar untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi dan
memanfaatkan bonus demografi, adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas
pendidikan di Indonesia.
Pemberian pendidikan informal berupa keterampilan yang
dibutuhkan dalam bekerja penting untuk memanfaatkan bonus demografi
sebaik-baiknya. Peningkatan kualitas pendidikan formal juga penting untuk
menanamkan pola berpikir yang benar dalam masyarakat. Selain itu juga perbaikan
sarana dan prasarana pendidikan seperti perbaikan bangunan sekolah dan
kelengkapan buku di sekolah. Sudah beberapa kali berita mengenai bangunan
sekolah yang roboh diberitakan di televisi. Selain itu banyak orangtua murid
yang tidak mampu untuk membeli buku pelajaran di sekolah bisa meminjam buku
dari sekolah. Perbaikan kualitas pendidik juga tengah digenjot pemerintah
dengan pemberian tunjangan pada pendidik yang sudah tersertifikasi. Namun
kadang beberapa pendidik tidak mengajar sesuai dengan bidang yang sesuai dengan
keilmuannya. Akan lebih baik apabila seorang pendidik bekerja sesuai dengan apa
yang telah ia kuasai dengan baik.
Indonesia diprediksi akan mengalami pertumbuhan ekonomi
yang melesat hingga 10 tahun ke depan. Indonesia saat ini menempati urutan ke
16 negara dengan GDP terbesar di dunia. Berita baiknya berdasarkan Statistic
Times, GDP Indonesia diprediksi akan terus meningkat hingga menempati rangking ke
11 terbesar di dunia dengan besaran 2560 miliar USD. Ekonomi Indonesia memang
terus melesat meninggalkan ekonomi dunia yang cenderung lesu. Di sisi lain dari
segi infrastruktur Indonesia masih jauh berada di belakang negara-negara
saingannya. Belum lagi masalah kesenjangan ekonomi.
Kesenjangan ekonomi Indonesia saat ini masih tinggi.
Ironis sekali banyak gedung gedung apartemen yang tentunya dimiliki oleh
keluarga berada bersebelahan dengan permukiman kumuh. Berdasarkan data BPS, angka
koefisien Gini, ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat, Indonesia naik
dari 0,32 pada tahun 2002 menjadi 0,413 pada tahun 2013. Rasio Gini berkisar
dari 0-1 dimana angka 0 berati tidak ada ketimpangan sedangkan angka 1 berarti
ketimpangan sempurna. Data juga menunjukkan bahwa angka kesenjangan tersebut
cenderung bertambah setiap tahunnya. Sedangkan persentase angka kemiskinan
penduduk Indonesia cenderung menurun dari 13,3% pada tahun 2010 menjadi 11%
pada tahun 2015. Kesenjangan ekonomi yang terus naik, menunjukkan bahwa
peningkatan GDP dan pertumbuhan ekonomi belum dinikmati semua pihak. Tidak
hanya kota besar seperti Jakarta dan Yogyakarta yang memiliki kesenjangan
ekonomi terbesar. Hal itu juga terjadi pada daerah Papua. Sedangkan dilansir
dari www.worldbank.org, manfaat pertumbuhan ekonomi yang menguat dalam 15 tahun
terakhir ini, hanya dinikmati oleh 20% masyarakatnya. Kesenjangan ekonomi
diibaratkan seperti siklus. Penduduk yang memiliki pendapatan rendah, memiliki
peluang lebih kecil untuk mengembangkan ketrampilannya, mendapat fasilitas
kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, kurangnya motivasi untuk bergerak
lebih maju karena lingkungan tempat tinggal mereka melakukan hal yang sama
setiap waktunya, yakni bekerja keras namun tetap memiliki pemasukan yang
rendah. Banyak penduduk Indonesia mulai dari pedagang makanan, es keliling,
petani dan sebagainya yang bekerja dari pagi hingga larut malam setiap harinya
namun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Perlunya ada inovasi
baru untuk bekerja cerdas untuk keluar dari lingkaran ini.
Jangan sampai melimpahnya jumlah penduduk produktif
Indonesia hanya bekerja di sektor pekerjaan dengan keterampilan rendah dan
pendapatan rendah. Namun juga harus meningkatkan kualitas tenaga kerja
Indonesia, sehingga diperoleh hasil yang maksimal, pendapatan lebih tinggi,
produktivitas meningkat, dan pertumbuhan ekonomi pun meningkat. Berdasarkan
penelitian Bank Dunia, ketimpangan ekonomi dapat dikurangi dengan menggunakan
kebijakan-kebijakan makroekonomi yang kuat ditambah dengan peningkatan
produktifitas tenaga kerja dan memperbaiki pelayanan kesehatan dan pendidikan
sehingga setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama untuk maju.
Salah satu hal yang masih belum menjadi prioritas utama
adalah kebersihan lingkungan. Tidak sedikit pemuda Indonesia yang masih
membuang sampah sembarangan. Kurangnya pendidikan moral dalam lingkungan
sekolah yang mana lebih mementingkan pelajaran untuk meningkatkan IQ, serta masih
banyaknya orangtua yang membiasakan diri untuk membuang sampah tidak pada
tempatnya, menjadi faktor utama terpeliharanya budaya tersebut. Padahal, memelihara
lingkungan merupakan salah satu upaya
preventif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Upaya preventif jauh lebih
menguntungkan apabila berhasil dilakukan.
Kunci sebuah kemajuan negara adalah berkembangnya riset
teknologi dan ilmu pengetahuan. Selama ini pemerintah kurang menaruh minat
dalam hal inovasi. Belum lagi pemotongan anggaran juga beberapa kali dilakukan
pemerintah misalnya pada tahun 2016. Bukan sekali dua kali seorang peneliti
kesulitan untuk mempublikasikan idenya atau menerapkan penelitiannya sehingga
lari keluar negeri yang lebih menaruh perhatian pada hasil karyanya. Pemerintah
hanya menganggarkan dana riset kurang dari 10% APBN. Indonesia juga masih
berada dalam peringkat 4 se-ASEAN dalam publikasi internasional. Saat ini, perindustrian di Indonesia masih
menggunakan hasil riset luar negeri. Bukannya kualitas para peneliti kita
kalah. Namun, biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan riset hingga tahap
sukses memerlukan dana yang tidak sedikit. Belum lagi terkadang gagal di tengah jalan
sehingga harus mengulang lagi dari awal. Agakny negara kita belum mengerti
betul akan hal tersebut. Apabila suatu riset telah gagal, maka riset tersebut
biasanya dihentikan walaupun sebenarnya masih bisa dilakukan. Seperti halnya
pada bidang farmasi, perlu beberapa tahap uji yang dilakukan dimana apabila
gagal pada tahap tertentu, maka harus diulangi risetnya dari awal. Kebanyakan
riset di luar negeri dibiayai oleh industri yang mengerjakan proyek tersebut.
Namun di Indonesia riset biasanya dibiayai oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan banyak industri yang
berada di Indonesia merupakan industri berbasis internasional yang memiliki
induk perusahaan di luar negeri. Sehingga hasil riset yang sudah dilakukan di
luar negeri dibawa ke Indonesia. Ketika riset dan teknologi di suatu negara
telah berkembang, hasil tersebut dapat diterapkan untuk membuat industri yang
dikelola penuh oleh pihak dalam negeri.
Akhir-akhir ini sedang ngetren peningkatan pekerjaan
informal berpendapatan tidak tetap dan rendah. Sejak akhir reformasi hingga
saat ini. Biasanya peningkatan tersebut jumlahnya berlipat ketika terjadi
penurunan pertumbuhan ekonomi yang berakibat PHK karyawan dan buruh perusahaan.
Ketika pertumbuhan ekonomi mulai meningkat, sulit untuk mengembalikan pekerja
ke sektor formal. Sektor informal saat ini masih didominasi oleh perempuan
dibandingkan dengan laki-laki. Sektor informal juga didominasi oleh lulusan SMK
yang dilansir dari koran.bisnis.com memiliki persentase tertinggi yakni 9,84%
pada tahun 2016. Perlunya pengaturan dan analisis pasar mengenai apa yang
dibutuhkan pasar dengan jumlah murid pada jurusan tertentu harus disesuaikan.
Misalnya saat ini industri lebih butuh tenaga kerja pada sektor A, maka
penerimaan murid pada sektor tersebut harus ditingkatkan.
Yang paling
dirugikan adalah penduduk yang di sekitar pinggiran perkotaan dengan kualitas
pendidikan yang rendah biasanya kurang memiliki pilihan dalam sektor informal.
Berbeda dengan penduduk di yang tinggal di daerah pedesaan yang dapat bekerja
dalam sektor pertanian pariwisata, dst. Hal ini dikarenakan di daerah pedesaan
biasanya masyarakat masih memiliki aset berupa tanah yang luas atau aset daerah
berupa kekayaan alam.
Sebenarnya bukan hal yang buruk untuk bekerja di bidang
informal. Hanya saja biasanya bekerja di sektor tersebut kurang memiliki
perlindungan. Contoh khususnya pada
bidang pertanian yang merupakan mayoritas pekerjaan masyarakat Indonesia. Misalkan
seorang petani mengalami gagal panen, maka kerugiannya akan ditanggung sendiri
sepenuhnya. Perlindungan seperti ini dapat diberikan jika masyarakat membentuk
kelompok-kelompok kerja yang dapat saling bekerja sama memberikan pelatihan.
Pemerintah saat ini juga mengupayakan program Kredit Usaha Rakyat, sebuah
pinjaman yang dikhusukan untuk masyarakat yang dengan bunga 9% pertahun yang
dapat membantu masyarakat yang ingin mendirikan usaha kecil atau sebagai modal
untuk menanam para petani. Pemerintah sebaiknya mengadakan program-program
asuransi berbiaya murah untuk para pekerja informal yang termasuk didalamnya
pengusaha-pengusaha UKM dan petani.
Pembangunan infrastruktur
di daerah terpencil sedang dilakukan. Dilansir dari Kompas.com
pembangunan dermaga dan bandar udara di pulau Miangas dan pulau Maratua adalah
salah satu contoh perbaikan infrastruktur di bidang transportasi. Pembangunan
tol dan jalan raya juga dilakukan contohnya tol Cipali,sehingga dapat
memperkecil waktu dan biaya transportasi yang dibutuhkan. Diharapkan kedepannya
akses ke daerah pelosok dapat lebih mudah dilakukan sehingga ketimpangan
ekonomi dapat dikurangi. Pembangunan pembangkit listrik di pulau Selaru, pulau
Alor, pulau Leti, pulau Leter dan lain sebagainya juga tengah dikebut untuk
memenuhi kebutuhan listrik masyarakat daerah terpencil. Pemerintahan Jokowi
juga berencana membangun bendungan dan sektor irigasi juga sedang dikebut. Hal
ini dikarenakan sebagian besar irigasi di Indonesia tidak dapat berfungsi
dengan baik sehingga kita rentan akan ketahanan pangan.Beberapa bendungan juga
dibangun pada daerah pelosok yang memiliki kesulitahn pasokan air bersih
seperti di NTT. Perbaikan sistem air tersebut dapat membantu masyarakat yang
bekerja pada sektor-sektor informal kedepannya. Pembangunan infrastruktur juga
diharapkan dapat mengundang investor untuk membangun industri atau usaha yang
dapat menyerap banyak tenaga kerja.
Jumlah tenaga profesional dalam bidang konstruksi dan
arsitek di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk
Indonesia. Mengingat sekarang kita sudah masuk dalam kawasan MEA, ironis jika
harus didatangkan tenaga kerja profesional dari luar negeri untuk mengerjakan
pembangunan infrastruktur dalam negeri kita. Sebenarnya, dari segi kualitas
kita juga tidak kalah dengan insinyur luar negeri. Bahkan beberapa universitas
juga telah memperoleh akreditas internasional untuk jurusan tertentu. Belum lagi banyak insinyur yang telah lulus
dari pendidikan kuliahnya lebih memilih untuk bekerja pada bidang lain bukan
sesuai dengan keilmuannya. Akan lebih baik jika pemerintah dapat memfasilitasi
insinyur-insinyur yang telah lulus dari keilmuannya dengan proyek pembangunan
yang sedang dikebut dan dikerjakan serta mendukung sertifikasi profesi dengan
standard yang bisa diterima negara-negara maju lainnya.
Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah diharapkan
semakin memperbaiki pelayanan umum. Pemberantasan KKN, peningkatan pelayanan
dan kualitas pejabat pemerintah adalah hal yang utama. Perbaikan pejabat
pemerintah diharapkan dapat memperbaiki sistem pendidikan dan kesehatan yang
merupakan kunci kemajuan bangsa.
Pembangunan bidang komunikasi juga penting dilakukan.
Kurang pahamnya masyarakat daerah pelosok dengan adanya teknologi dapat
menghambat pertumbuhan negara. Indonesia bisa jadi hanya jalan di tempat
sedangkan negara-negara tetangganya sudah memanfaatkan teknologi dan informasi
yang tersedia. Para pemuda saat ini yang lahir di era milenial seharusnya lebih
mengetahui tentang bidang IT dibanding orangtuanya. Sangat disayangkan jika
para pemuda hanya memanfaatkan jaringan internet dan komunikasi untuk keperluan
hiburan yang berlebihan. Tayangan televisi yang menjadi satu-satunya hiburan di
daerah pelosok juga seharusnya mengajarkan sesuatu yang patut untuk dicontoh.
Bukan hanya mementingkan rating dan menayangkan tayangan yang membodohi
masyarakat.
Bonus demografi harus dipersiapkan sejak dini. Apabila
kita bisa memaksimalkannya bisa jadi kita dapat menyalip kesuksesan Korea
Selatan atau China. Kesempatan berarti tergantung bagaimana kita yang
memanfaatkannya. Kesempatan dapat berakhir dengan kegagalan atau keberhasilan.
Persiapan untuk memanfaatkan bonus demografi dengan sebaik-baiknya harus
dimulai sejak pemerintahan Jokowi. Ada banyak pekerjaan rumah yang harus
dibereskan supaya bonus demografi dapat diraih dengan sempurna.
Sumber Referensi :